Jawaban:
penyimpangan kebijakan oleh berbagai tingkatan pejabat.
Pada dasarnya kebijakan politik kolonial meskipun dibuat sedemikian rupa untuk tanah jajahannya, dipermanis, dipercantik, tetap saja ujung-ujungnya demi kepentingan negara induk atau negara penjajah. Ketika sudah ada kebijakan yang sedikit melunak kepada jajahan, terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan. Misalkan kasus di atas ketika pada masa swastanisasi perkebunan, meskipun tidak lagi ada sistem tanam paksa, tetapi yang ada adalah sewa tanah kepada pemodal asing. Yang dapat hasil sewaannya justru Belanda, yang kerja rakyat Indonesia dengan upah yang sangat rendah. Pun tanah-tanah orang pribumi disewakan seenaknya kepada pemodal asing. Kalau-kalau sewanya kepada orang pribumi, bayarnya juga sangat rendah.
